Menjadi Orang Yang Beruntung

Demi masa, sungguh manusia berada berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling menasehati untuk kebenaran dan saling menasehati untuk kesabaran” (QS. Al-Ashr:1-3)

I will develop into four main points : Pertama, keimanan. Kedua, mengerjakan kebajikan. Ketiga, saling menasehati untuk kebenaran. Keempat, saling menasehati untuk kesabaran.

Pertama, beriman kepada pada Allah SWT. Berarti meyakini bahwa Allah lah segala-galanya dengan sepenuh hati, diwujudkan dengan lisan dan diamalkannya dengan perbuatan. Mereka akan selalu menjalankan perintahnya dengan sekuat tenaga dan menjauhi semua larangannya. “Dan jika mereka beriman dan bertaqwa, pahala dari Allah pasti lebih baik, sekiranya mereka tahu” (QS. Al-Baqarah:103).

Kedua, menegerjakan kebajikan. Berarti kita harus selalu beramal sholeh, yaitu amal perbuatan yang selalu membawa pada kemashlahatan dan berguna bagi semua orang, baik dunia maupun akhirat. Amal sholeh tidak hanya sholat tetapi semua yang membawa pada kebaikan. Misalnya: mebangun wadah pengajian buat anak-anak dan menyingkirkan sesuatu yang menghalangi jalanpun adalah bentuk dari amal sholeh. “Dari Abu Hurairah, ia berkata Bahwa Rasulullah SAW bersabda, ‘Maukah aku beritahukan kepada kalian tentang orang yang paling baik diantara kalian ? ‘Para sahabat menjawab, ‘Ya, Rasulullah. Beliau bersabda, ‘ orang yang paling baik diantara kalian ialah orang paling panjang umurnya dan paling baik amalnya.” (HR. Ahmad).

Ketiga, saling menasehati untuk kebenaran. Dalam perjalanan kehidupan ini kita tidak selalu berada in the rule, terkadang kita berada pada out of the rule. Itulah sifat yang ada pada manusia. Maka mengingatkan saudara-saudara seiman yang melakukan dosa adalah bagian dari menasehati untuk kebenaran. Ingatkan dan bermusyawaralah dengan mereka agar tidak melakukan hal-hal kemungkaran yang dilarang oleh agama yang bisa membawa pada kerugian diri maupun kerugian pada orang lain. “Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah-lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.” (QS. Ali Imran, 3: 159).

Keempat, saling menasehati untuk kesabaran. Bahwa kita harus senantiasa bersabar dalam menjalani hidup dan dalam berusaha, karena pada hakikatnya segala yang ada di dunia ini adalah ujian darinya. “Hai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan (kepada Allah) dengan sabar dan (mengerjakan) shalat, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Dan janganlah kamu mengatakan terhadap orang-orang yang gugur di jalan Allah, (bahwa mereka itu) mati, bahkan (sebenarnya) mereka itu hidup tetapi kamu tidak menyadarinya. Dan sungguh akan Kami berikan cobaan kepadamu, dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang sabar (yaitu) orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka mengucapkan ‘Inna lillahi wa inna ilaihi rajiuun’. Mereka itulah yang mendapat keberkahan yang sempurna dan rahmat dari Tuhan mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk” (QS. Al Baqarah: 153 – 154).

That’s general point keempat golongan orang-orang yang beruntung yaitu orang-orang yang bisa memanfaatkan waktunya. Mari memanfaatkan waktu sebaik mungkin untuk menjadi orang-orang yang beruntung, bukan sebaliknya menjadi hamba-hambanya yang lalai. Sebagaimana disinyalir Rasulullah SAW, “Ada dua nikmat dimana banyak orang tertipu dengan keduannya, nikmat sehat dan waktu luang.” (HR Bukhari).

Iklan

Hukum Perdata Internasional

uiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiPELAKSANAAN PUTUSAN ARBITRASE ASING DI INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 1999 TENTANG ARBITRASE DAN ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA

OLEH:

RAYIBIM MAULANA

I. Pendahuluan

Tidak sedikit dari para pelaku niaga menyelesaikan sengketanya menggunakan jalur alternatif selain dari pada jalur litigasi/pengadilan, antaranya forum arbitrase, pendekatan mediasi, negosiasi, konsiliasi dan lain-lain. Akan tetapi pada umumnya para pelaku niaga lebih banyak menggunakan jalur arbitrase[1] dibandingkan dengan jalur alternatif lainnya.

Di Indonesia payung hukum yang digunakan sebagai dasar pemeriksaan arbitrase bermula pada aturan hukum Belanda, yaitu Reglemen Acara Perdata (Reglement op de Rechtvdering, Staadblad 1847:52) atau Rv, Reglemen Indonesia yang diperbarui (Het Herziene Indonesisch Reglement, Staadblad 1941:44) atau HIR, dan Reglemen Acara untuk daerah luar Jawa dan Madura (Rechtsreglement Builengewesten, Staadblad 1927:227) atau Rbg. Kemudian dalam perkembangannya pada Agustus 1999 terjadi penyesuaian terhadap perkembangan dunia usaha serta perkembangan hukum dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

II. Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing di Indonesia Sebelum Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999

Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, dasar hukum yang digunakan melaksanakan arbitrase tercantum dalam Pasal 615 s.d 651 R.v sebagai berikut:

  1. Pasal 615 s.d 623 Rv : Perjanjian arbitrase dan pengangkatan arbiter
  2. Pasal 624 s.d 630 Rv : Pemeriksaan di muka arbiter
  3. Pasal 631 s.d 640 Rv : Putusan arbitrase
  4. Pasal 641 s.d 647 Rv : Upaya-upaya atas putusan arbitrase
  5. Pasal 648 s.d 651 Rv : Berakhirnya acara arbitrase

Dari beberapa aturan hukum yang ada diatas tidak terdapat pengaturan yang mengakomodir putusan arbitrase asing sehingga terjadi kekosongan hukum. Pada tahun 1981 Negara Indonesia mengikatkan diri untuk tunduk pada ketentuan-ketentuan yang terdapat pada Convention on the Recognition and Enforcement Foreign Arbitral Awards (New York Convention 1958) yang mengatur tentang pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase asing dengan meratifikasinya yang kemudian disahkan berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 1981. Akan tetapi Keppres tersebut memunculkan perdebatan dari para pakar hukum. Disatu sisi Mahkamah Agung Berpendapat bahwa perlu adanya peraturan pelaksana dari Keppres tersebut sehingga bisa di eksekusi. Di sisi lain para pakar hukum mengatakan bahwa Keppres tersebut tidak perlu dijabarkan oleh peraturan pelaksana, karena Keppres tersebut berbeda dengan undanga-undang. Hingga pada akhirnya Mahkamah Agung menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1990 tentang Tata Cara Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing.

Peraturan Mahkamah Agung ini terdiri tujuh bab yang memuat ketentuan mengenai Batasan putusan arbitrase asing, syarat pelaksanaan putusan arbitrase asing, tata cara permohonan serta pelaksanaan eksekusi dan ketentuan cara pembiayaan. Dengan demikian peraturan ini menjadi landasan hukum utama bagi pelaksanaan putusan arbitrase asing di Indonesia sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

III. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Sebagai Instrumen Hukum Baru Tentang Arbitrase

Pada saat berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, ketentuan mengenai arbitrase sebagaimana yang diatur dalam Pasal 615 s.d 651 Rv, Pasal 377 HIR, Pasal 705 Rbg dinyatakan tidak berlaku lagi. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 ini terdiri dari 82 Pasal yang mengatur aspek baik hukum acara maupun substansi, serta ruang lingkup baik baik arbitarse nasional maupun internasional.

Di satu sisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 ini juga memiliki inovasi baru yang tidak diatur oleh paeraturan sebelumnya, diantaranya: Pertama, bahwa undang-undang ini menggabungkan ketentuan mengenai alternatif penyelesaian sengketa dengan ketentuan arbitrase. Kedua, bahwa undang-undang ini memberikan kewenangan kepada arbiter atau majelis arbitase untuk mengambil keputusan provisionil atau putusan sela lainnya agar pemeriksaan sengketa berjalan tertib, termasuk juga penetapan sita jaminan, perintah menitipkan barang kepada pihak ketiga, atau menjual barang yang mudah rusak. Ketiga, ketentuan mengenai pendapat yang mengikat (binding Opinion).

Di sisi lain Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 ini juga hanya membatasi sengketa di bidang perdagangan dan mengenai hak yang dapat diselesaikan melalui jalur arbitase. Artinya permasalahan perceraian, adopsi anak, dan lain-lain tidak dapat diselesaikan melalui jalur ini. Selain itu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 juga membatasi peran pengadilan negeri. Bagi para pihak yang telah memilih terikat dalam perjanjian arbitase, maka pengadilan negeri tidak berwenang mengadili sengketa tersebut, karena adanya perjanjian tertulis untuk mengajukan penyelesaian sengketa melalui arbitrase. Namun meskipun demikian pengadilan negeri tetap dibutuhkan, seperti pengangkatan arbiter tunggal dan arbiter ketiga jika para pihak tidak berhasil menentukannya, pembebasan tugas arbiter, pengajuan hak ingkar terhadap arbiter yang diangkat oleh pengadilan negeri, pengangkatan arbiter pengganti dimana para pihak tidak sepakat untuk menentukannya dalam waktu yang telah ditentukan, dan pelaksanaan putusan arbitase.

IV. Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999

Berbeda dengan penyelesaian sengketa melalui pengadilan yurudiksi penyelesaian sengketa melalui lembaga arbitrase ini tidak mengenal batasan wilayah. Artinya para pihak bebas dalam memilih lembaga arbitase dimana saja. Oleh karena itu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 ini dapat dikategoriikan kedalam dua macam yaitu arbitrase domestik (dalam negeri) dan arbitrase internasional (luar negeri/asing). Perbedaan tersebut dapat di identifikasi berdasarkan area yuridiksi hukum dimana tempat berlangsungnya proses arbitrase tersebut. Dikatakan domestik bila proses penyelesaian arbitrase tersebut berada dalam yuridiksi hukum Indonesia. Sebaliknya jika proses penyelesaian arbitrase di laksanakan di luar hukum Indonesia maka disebut sebagai arbitrase internasional.

Konsekuensi logis dari pembedaan yuridiksi penyelesaian arbitrase diatas adalah tentu putusan yang dihasilkan, yaitu ada putusan arbitase nasional (domestik) dan ada putusan arbitrase internasional (asing). Putusan arbitrase nasional membutuhkan peran pengadilan negeri manakala para pihak tidak melaksanakan putusan arbitrase secara sukarela. Sehingga pendaftaran dan permohonan pendaftaran diajukan kepada pengadilan negeri yang mempunyai wilayah yuridiksi atau kompetensi hukumnya meliputi domisili pihak yang kalah sehingga pengadilan negeri tersebut berkompeten mengeluarkan perintah eksekusi. Sedangkan putusan arbitrase asing dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 memberikan otoritas tunggal kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk menangani masalah pengakuan (recognition) dan pelaksanaan (enforcement) putusan arbitrase asing di Indonesia. Dalam undang-undang ini menetapkan prosedur dan tahapan supaya putusan arbitrase asing dapat dieksekusi, yaitu: Pertama, tahap penyerahan dan pendaftaran putusan. Kedua, tahap pemberian eksekuatur. Ketiga, tahapa eksekusi putusan.

V. Implementasi Putusan Arbitrase Asing di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999

Pada tataran pelaksanaan, implementasi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa ini masih dirasa menimbulkan persoalan. Pertama, mengenai batas waktu. Harus diakui bahwa pengaturan mengenai batas waktu dalam beberapa hal mengenai arbitrase dalam undang-undang ini cenderung menimbulkan masalah dan membuat implementasi sulit terlaksana. Misalkan jangka waktu bagi pendaftaran putusan arbitrase asing di Pengadilan Jakarta Pusat. Hal ini sangat penting karena putusan arbitrase asing hanya bisa di laksanakan di Indonesia setelah didaftarkan. Kedua, pemberian batasan yang jelas mengenai ketertiban umum. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tidak memberikan batasan secara jelas mengenai ketertiban umum yang acap kali digunakan untuk menolak pelaksanaan putusan arbitrase asing.

Namun sejauh ini Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa ini masih dapat diimplementasikan dengan efektif. Buktinya dari 32 putusan arbitrase asing yang masuk pada register Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam kurun waktu 14 tahun (1999-2004) 25 diantaranya sudah dilaksanakan eksekusinya di Indonesia.[2] Sedangkan selebihnya belum dilaksanakan eksekusinya, selain karena sudah diselesaikan secara damai, pemohonan eksekusinya di cabut, putusannya telah dibatalkan oleh pengadilan, dan sedang dalam upaya hukum seperti perlawanan, kasasi, dan peninjauan kembali.

VI. Kesimpulan

Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 merupakan suatu terobosan baru dalam memberikan kepastian hukum di bidang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa terutama dalam hal pelaksanaan putusan arbitrase asing di Indonesia. Sebelum terbitnya undang-undang ini, terutama bila mengacu pada ketentuan Pasal 615 s.d. Pasal 651 dari Reglement op de Rechtsvordering (Rv), pelaksanaan putusan arbitrase asing di Indonesia sulit untuk diimplementasikan. Meskipun pada tahun 1990 putusan arbitrase asing sudah dapat dilaksanakan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1990 tentang Tatacara Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing. Namun dengan munculnya undang-undang ini, reputasi sistem hukum Indonesia di mata dunia internasional tidak dipandang lemah.

Dari segi materi, undang-undang ini mengatur sedemikian rupa rincian mengenai tatacara atau prosedur dari awal mula proses arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa hingga pelaksanaan putusan arbitrase baik nasional maupun asing. Namun demikian, masih terdapat kelemahan dalam undang-undang ini yang rentan menimbulkan permasalahan, seperti halnya pengaturan masalah batasan waktu, ketidakjelasan batasan istilah ketertiban umum, dan belum adanya pengaturan khusus mengenai pembatalan putusan arbitrase asing.

Dari segi implementasi pelaksanaan putusan arbitrase asing, undang-undang ini telah diterapkan secara efektif. Salah satu indikatornya adalah bahwa sedikitnya terdapat 25 putusan arbitrase asing (dari 32 putusan yang terdaftar pada tahun 1990 – 2004) yang telah dilaksanakan eksekusinya di Indonesia berdasarkan undang-undang ini. Dan setidaknya terdapat lebih dari dua putusan arbitrase asing yang juga tidak dapat dilaksanankan di Indonesia berdasarkan undang-undang ini.

Kedepan, pembenahan atas kekurangan dari materi undang-undang ini seperti pengaturan masalah pembatalan putusan arbitrase asing, pembatasan waktunya, dan penjelasan mengenai istilah ketertiban umum yang berkaitan dengan syarat pelaksanaan putusan arbitrase asing di Indonesia menjadi penting dalam rangka membangun tatanan  sistem  hukum yang kokoh khususnya di bidang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa.

[1] Arbitrase didefinisikan sebagai cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang di dasarkan pada perjanjian arbitrase yang di buat secara tertulis oleh pihak yang bersengketa

[2] Nurhadi, Pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional di Indonesia, Tesis. Diakses melalui http://www.adln.lib.unair.ac.id/go.php?id=gdlhub-gdl-s2-2006-nurhadi-560

Menjadi orang yang beruntung

TETESAN PIKIRAN

Demi masa, sungguh manusia berada berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling menasehati untuk kebenaran dan saling menasehati untuk kesabaran” (QS. Al-Ashr:1-3)

I will develop into four main points : Pertama,keimanan. Kedua,mengerjakan kebajikan. Ketiga,saling menasehati untuk kebenaran. Keempat, saling menasehati untuk kesabaran.

Pertama, beriman kepada pada Allah SWT. Berarti meyakini bahwa Allah lah segala-galanya dengan sepenuh hati, diwujudkan dengan lisan dan diamalkannya dengan perbuatan. Mereka akan selalu menjalankan perintahnya dengan sekuat tenaga dan menjauhi semua larangannya. “Dan jika mereka beriman dan bertaqwa, pahala dari Allah pasti lebih baik, sekiranya mereka tahu” (QS. Al-Baqarah:103).

Kedua, menegerjakan kebajikan. Berarti kita harus selalu beramal sholeh, yaitu amal perbuatan yang selalu membawa pada kemashlahatan dan berguna bagi semua orang, baik dunia maupun akhirat. Amal sholeh tidak hanya sholat tetapi semua yang membawa pada kebaikan. Misalnya: mebangun wadah…

Lihat pos aslinya 376 kata lagi

PENGAKUAN DAN PELAKSANAAN PUTUSAN ASING

HUKUM PERDATA INTERNASIONAL

Oleh:

RAYIBIM MAULANA

Perkembangan mengenai kontrak internasional di setiap periode mempunyai karakteristik yang berbeda. Terlihat sejak tahun 1967 dengan di undangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri menjadi pintu perekonomian bagi Negara Indonesia untuk penanaman modal asing. Keberadaan kedua undang-undang tersebut membawa konsekuensi adanya hubungan hukum dalam bidang perjanjian internasional yang melibatkan para pihak dari dalam negeri maupun luar negeri.

Dalam setiap kajian mengenai kontrak terdapat salah satu prinsip penting yang menjadi landasan bagi para pihak untuk membuat kontrak yaitu prinsip kebebasan berkontrak bagi para pihak. Kebebasan berkontrak menjadi prinsip penting dalam berbagai sistem hukum dunia. Artinya pembuatan kontrak yang dilakukan oleh sesama warga negara maupun antar warga negara asing prinsip kebebasan berkontrak ini menjadi hal yang mendasar bagi para pihak. Salah satu kebebasan berkontrak yang menjadi pilihan para pihak adalah diberinya kebebasan untuk memilih hukum maupun forum untuk menyelesaikan sengketa jika suatu saat terjadi sengketa. Mengenai kebebasan memilih forum untuk penyelesaian sengketa, para pihak diberi kebebasan untuk memilih jalur litigasi (forum dalam pengadilan) atau non litigasi (forum diluar pengadilan).

Pilihan Forum (choice of Forum)

Jalur Litigasi

Jalur litigasi atau disebut juga jalur pengadilan adalah proses penyelesaian sengketa yang dilaksanakan dengan beracara di pengadilan dimana hakim mempunyai wewenang dalam mengatur, memeriksa, dan memutuskan sengketa tersebut. Putusan pengadilan tersebut ada yang dimenangkan dan ada yang dikalahkan dengan beberapa pertimbangan yang diambil oleh hakim dalam persidangan atau biasa disebut dengan putusan yang bersifat Win-Lose Solution. Termasuk dari jalur ligitasi ini adalah putusan pengadilan asing.

Jalur litigasi ini juga jika dilihat prosesnya lebih bersifat formal sehingga penyelesaiannya harus mengikuti alur yang sudah ditentukan sehingga penyelesaiannya membutuhkan waktu yang lama dan juga terbuka. Dalam kasus perdata dimana perusahaan sebagai pihak yang bersengketa sering mencari proses penyelesaian sengketanya diluar dari pada jalur formal ini karena bagi mereka ada beberapa rahasia atau aib perusahaan yang tidak bisa di buka secara umum di muka persidangan. Penggunaan penyelesaian sengketa di luar pengadilan inilah yang disebut sebagai Alternative Dispute Resolution.

Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan Ligitasi/Pengadilan

  • Sovereignity Principle

Istilah overeignity principle dapat diartikan sebagai prinsip kedaulatan. Artinya dalam hal ini suatu putusan yang dihasilkan oleh Pengadilan di luar wilayah Republik Indonesia tidak dapat berlaku. Tetapi dalam perkembangannya hal ini dapat dikesampingkan jika peraturan Indonesia membolehkannya atau dapat berlaku. Untuk Indonesia mengenai eksekusi putusan asing dijelskan oleh M. Yahya Harahap dalam bukunya “Hukum Acara Perdata” bahwa putusan pengadilan asing tidak dapat dieksekusi di wilayah Republik Indonesia kecuali undang-undang mengatur sebaliknya. Hal ini berdasarkan pada ketentuan Pasal 436 RV (Reglement op de Burgerlijke Rehctvordering).

Pengecualian terhadap berlakunya Pasal 436 RV ini dijelaskan oleh M. Yahya Harahap sebagai berikut:

“Salah satu contoh yang dikecualikan adalah putusan hakim asing mengenai perhitungan dan pembagian kerugian yang menimpa kapal atau avarij umum berdasarkan Pasal 724 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (“KUHD”). Menurut ayat terakhir pasal ini, dimungkinkan mengadakan perhitungan dan pembagian avarij di luar Indonesia. Apabila diadakan di luar Indonesia, dan kemudian dijatuhkan putusan meskipun itu putusan Hakim Asing atau berdasarkan wewenang kekuasaan asing, putusan itu mengikat untuk diakui dan dieksekusi oleh pengadilan Indonesia.

Atau berdasarkan perjanjian bilateral atau multilateral antara Indonesia dengan suatu atau beberapa negara, sesuai dengan asas resiprositas. Hanya jalan ini yang dapat menembus larangan Pasal 436 Rv. 

Jadi, putusan pengadilan asing tersebut dapat dieksekusi di Indonesia (melalui pengadilan Indonesia) hanya apabila diatur dalam undang-undang tersendiri, perjanjian bilateral atau perjanjian multilateral yang mengecualikan berlakunya Pasal 436 Rv

Jalur Non Litigasi atau Arbitrase

Dalam pembahasan sebelumnya kita telah mengenal jalur penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau Alternative Dispute Resolution dimana hal tersebut merupakan bagian dari pembahasan jalur non litigasi. Alternative Dispute Resolution merupakan pranata penyelesaian sengketa berdasarkan kesepakatan para pihak dengan mengesampingkan penyelesaian sengketa secara litigasi di pengadilan.[1]

Jalur non litigasi ini mempunyai beberapa alternatif dalam penyelesaian sengketa, diantaranya:[2]

  • Arbitrase

Dalam undang-undang tentang arbitrase menjelaskan bahwa arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata diluar peradilan umum yang di dasarkan pada perjanjian arbitrase yang di buat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Dalam arbitrase terdapat arbiter yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa atau bisa juga di tunjuk oleh pengadilan atau lembaga arbitrase itu sendiri untuk memberikan putusan mengenai sengketa yang diserahkan penyelesaiannya melalui arbitrase. Biasanya arbitrase digunakan untuk mengantisipasi perselisihan yang mungkin terjadi yang tidak dapat diselesaikan melalui negosiasi ataupun oleh pihak ketiga serta menghindari penyelesaian sengketa yang menggunakan peradilan yang selama ini di rasa menguras banyak waktu.

Mengenai putusan arbitrase internasional, Indonesia mengakuinya dengan syarat yang sudah ditentukan dalam peraturan perundang-udangan Indonesia yang akan dibahas dalam pembahasan lain di bawah ini. Selain putusan arbitrase internasional juga terdapat putusan arbitrase nasional yang ketentuannya diatur dalam undang-undang arbitrase Indonesia. Lebih lanjut putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak.

  • Mediasi

Mediasi merupakan salah satu alternatif penyelesaian sengketa yang disebutkan dalam undang-undang tentang arbitrase. Mediasi adalah penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang melibatkan pihak ketiga yang berfungsi sebagai penengah atau disebut mediator. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mediasi adalah proses pengikutsertaan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu perselisihan sebagai penasehat. Sedangkan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam Pasal 1851 adalah suatu perjanjian dimana kedua belah pihak dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang, mengakhiri suatu perkara yang sedang bergantung atau mencegah timbulnya suatu perkara kemudian. Dalam undang-undang tentang arbitrase Pasal 6 ayat (3) tidak menyebutkan secara spesifik pengertian dari mediasi, hanya saja memberikan keterangan bahwa jika sengketa tidak mencapai kesepakatan maka sengketa bisa diselesaikan melalui penasehat ahli atau mediator. Lebih lanjut pengertian mediasi dapat dilihat dalam Pasal 1 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 yang menyebutkan bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.

  • Konsiliasi

Konsiliasi merupakan salah satu alternatif penyelesaian sengketa yang disebutkan dalam undang-undang tentang arbitrase. Konsiliasi adalah penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga atau disebut konsiliator. Konsiliator bersifat aktif dimana dapat mengambil inisiatif merumuskan langkah penyelesaian sengketa jika para pihak tidak mampu merumuskan suatu kesepakatan. Pelaksanaan putusan hasil konsoliasi dihasilkan dari para pihak sehingga yang melahirkan putusan adalah para pihak itu sendiri sedangkan konsiliator tidak memberikan putusan hanya saja memberikan rekomendasi.

  • Negosiasi

Negosiasi merupakan salah satu alternatif penyelesaian sengketa yang disebutkan dalam undang-undang tentang arbitrase. Negosiasi adalah penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang tidak melibatkan pihak ketiga. Artinya yang melaksanakan negosiasi adalah para pihak itu sendiri tanpa melibatkan pihak lain. Sifat dari pada negosiasi ini lebih informal sehingga tidak memerlukan persyaratan baku, melainkan mekanismenya diserahkan kepada kesepakatan para pihak yang bersengketa. Dengan demikian negosiasi ini dilakukan sendiri oleh para pihak yang bersengketa tanpa ikut campur tangan orang lain.

  • Penilaian Ahli

Penilaian ahli merupakan salah satu alternatif penyelesaian sengketa yang disebutkan dalam undang-undang tentang arbitrase. Penilaian ahli dapat definisikan sebagai suatu produk hasil penilaian oleh ahli dalam bidang tertentu sesuai dengan bidang keahliannya. Jika melihat pada Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2000 medefinisikan penilaian ahli sebagai suatu subyek yang memenuhi  persyaratan tertentu dan harus memiliki sertifikat keahlian.

  • Konsultasi

Konsultasi merupakan salah satu alternatif penyelesaian sengketa yang disebutkan dalam undang-undang tentang arbitrase. Konsultasi ini lebih kepada tindakan para pihak secara personal kepada pihak konsultan dimana konsultan memberikan pendapatnya sesuai dengan kebutuhan para pihak. dengan demikian konsultasi ini dapat disebut permintaan pendapat para pihak kepada pihak konsultan mengenai sengketa yang dihadapi.

Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan Arbitrase menurut New York Convention 1958 dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999

Menurut New York Convention 1958

Konvensi New York 1958 merupakan kependekan dari the New York convention on recognitionand enforcement of arbitral awards of 1958. Konvensi ini pada prinsipnya tidak secara langsung mengatur mengenai kontrak internasional, tetapi mengatur tentang masalah pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase asing. Dalam hukum arbitrase, konvensi ini merupakan konvensi yang paling penting. Konvensi ini sedikit banyak memberikan kepastian dan jaminan hukum bahwa putusan arbitrase asing yang dibuat di suatu Negara peserta konvensi dapat dilaksanakan di Negara anggota konvensi lainnya. Indonesia meratifikasi konvensi new York 1958 ini dengan Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1981 tentang Pengakuan dan Pelaksanaan putusan arbitrase asing. Dalam ratifikasi, Indonesia meletakkan pensyaratan: Pertama, Indonesia hanya akan melaksanakan putusan apabila putusan termasuk ke dalam lingkup hukum dagang. Kedua, Indonesia hanya akan melaksanakan putusan arbitrase asing, apabila Negara dimana putusan tersebut dibuat juga adalah Negara peserta konvensi NewYork 1958. Prinsip ini dikenal pula dengan istilah resiprositas. Ketiga, Indonesia hanya akan melaksanakan putusan arbitrase asing apabila putusan tersebut tidak melanggar ketertiban umum di tanah air. Sebaliknya apabila ternyata putusan tersebut melangar ketertiban umum maka putusan tersebut tidak akan dilaksanakan.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999

Pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional di Republik Indonesia menjadi wewenang Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dengan memenuhi syarat sebagai berikut:[3]

  1. Putusan Arbitrase Internasional dijatuhkan oleh arbiter atau majelis arbitrase di suatu negara yang dengan negara Indonesia terikat pada perjanjian, baik secara bilateral maupun multilateral, mengenai pengakuan dan pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional;
  2. Putusan Arbitrase Internasional sebagaimana dimaksud dalam huruf a terbatas pada putusan yang menurut ketentuan hukum Indonesia termasuk dalam ruang lingkup hukum perdagangan;
  3. Putusan Arbitrase Internasional sebagaimana dimaksud dalam huruf a hanya dapat dilaksanakan di Indonesia terbatas pada putusan yang tidak bertentangan dengan ketertiban umum;
  4. Putusan Arbitrase Internasional dapat dilaksanakan di Indonesia setelah memperoleh eksekuatur dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat; dan
  5. Putusan Arbitrase Internasional sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang menyangkut Negara Republik Indonesia sebagai salah satu pihak dalam sengketa, hanya dapat dilaksanakan setelah memperoleh eksekuatur dari Mahkamah Agung Republik Indonesia yang selanjutnya dilimpahkan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

[1] Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase

[2] Pasal 1 ayat (1) dan ayat (10) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase

[3] Pasal 65 dan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase

DOKTRIN-DOKTRIN DALAM PERSEROAN TERBATAS

DOKTRIN-DOKTRIN DALAM PERSEROAN TERBATAS

Pembahasan ini merupakan pembahasan mengenai perseroan terbatas dan dontrin-doktrin yang ada didalamnya serta bagaimana penerapannya di dalam sebuah perseroan terbatas itu sendiri. Pada dasanya perseroan terbatas merupakan suatu kegiatan usaha yang berbadan hukum. Suatu badan hukum biasanya dianggap oleh hukum layaknya seperti manusia yang memiliki hak dan kewajiban. Begitupun juga kegiatan usaha yang berbadan hukum karena dianggap layaknya seperti manusia maka badan hukum juga mempunyai hak dan kewajibannya sendiri. Dengan status nya yang demikian, maka hukum memberlakukan pemilik/pemegang saham dan pengurus/direksi sebagai terpisah dari perseroan terbatas itu sendiri. Artinya pemegang saham maupun direksi tidak mempunyai kepentingan dalam kekayaan perseroan terbatas. Dengan demikian pemegang saham, direksi maupun komisaris juga tidak mempunyai tanggungjawab atas utang-utang yang dialami oleh perseroan terbatas, sebaliknya semua tindakan yang dilakukan atas nama perseroan terbatas menjadi tanggungjawab perseroan itu sendiri.

Jadi dapat disimpulkan bahwa perseroan terbatas mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:[1]

  • Pemegang saham tidak bertanggungjawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan
  • Pemegangsaham tidak bertanggungjawab atas kerugian perseroan melebihi nilai saham yang diambilnya serta tidak meliputi harta kekayaan pribadinya/prinsip limited liability
  • Semua tindakan organ perseroan terbatas seperti direksi dan komisaris menjadi tanggungjawab perseroan terbatas.

Tetapi apabila dikaji secara mendalam mengenai ketentuan-ketentuan seperti yang disampaikan diatas, dalam prakteknya prinsip terbatasnya tanggungjawab pemegang saham hanya sebatas nilai saham sesunggunya tidaklah bersifat mutlak. Kemutlakan prinsip yang ada didalam perseroan terbatas itu juga memiliki pengecualian pemberlakuannya karena adanya keadaan atau syarat-syarat atau pristiwa hukum yang pada dasarnya menjadi tanggungjawab perseroan terbatas beralih menjadi tanggungjawab pemegang saham, direksi, maupun komisaris sampai kepada harta pribadinya. Hal ini dikarenakan terdapat doktrin-doktrin yang mempengaruhinya yang akan penulis sampaikan dibawah ini sebagai berikut:

  1. Corporate Oportunity

Merupakan salah satu wujud dari prinsip Fiduciary Duty dimana pemegang saham, direksi, maupun komisaris harus mengambil tindakan yang memberikan kemajuan bagi perseroan dan tidak ada kepentingan pribadi (self interest) selain dari kepentingan perseroan itu sendiri. sehingga doktrin ini menginginkan bahwa para organ dalam perseroan tidak dibenarkan memanfaatkan keadaan yang ada demi untuk keuntungan diri sendiri yang seharusnya menjadi keuntungan dari perseroan sendiri.

 

  1. Business judgment rule

Doktrin ini mendalilkan bahwa seorang direktur tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban secara pribadi atas segala kerugian yang dialami oleh perseroan terbatas dengan dalih bahwa tindakan tersebut diambil dengan iktikad baik dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku.

Keadaan demikian harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:[2]

  • Sesuai hukum yang berlaku
  • Dilakukan dengan iktikad baik
  • Dilakukan dengan tujuan yang benar (proper purpose)
  • Mempunyai dasar-dasar yang rasional (rasional basis)
  • Dilakukan dengan kehati-hatian (due care) misalnya dengan dilakukan oleh orang yang cukup hati-hati pada posisi yang serupa.
  • Dilakukan dengan cara yang secara layak dipercayainya (reasonable belief) sebagai yang terbaik (best interest) bagi perseroan.

Doktrin ini juga dapat kita temukan dalam ketentuan Pasal 97 ayat (5) undang-undang Perseroan terbatas, yang menentukan bahwa anggota direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) apabila dapat membuktikan:[3]

  1. Kerugia tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya.
  2. Telah melakukan pengurusan dengan iktikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan.
  3. Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan kepengurusan yang mengakibatkan kerugian.
  4. Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

 

  1. Derivative action

Doktrin ini merupakan gugatan yang dilakukan oleh pemegang saham perseroan yang mewakili 10 % pemegang saham dari jumlah keseluruhan pemegang saham yang ada dalam perseroan untuk dan atas nama perusahaan kepada direksi. Gugatan ini dilakukan oleh pemegang saham kerena adanya suatu kegagalan dalam sebuah perseroan.[4] Gugatan seperti ini pada umumnya dilakukan oleh pihak ketiga yang merasa dirugikan oleh sebuah perseroan, akan tetapi hal ini juga dapat dilakukan oleh para pemegag saham yang mewakili 10 % pemegang saham perseroan kepada direksi karena adanya suatu kegagalan dalam sebuah perusahaan perseroan.

Tindaka ini juga mendapatkan legitimasi dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. yang menyatakan bahwa atas nama perseroan maka pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suaradapat mengajukan gugatan melalui pengadilan negeri terhadap anggota direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada perseroan.[5]

 

  1. Self dealing

Merupakan tindakan seorang direksi dalam melakukan transaksi dengan pihak ketiga diatas perseroan yang dipimpinnya. Tindakan ini sebenarnya penuh dengan kepentingan yang menguntugkan pribadi direksi itu sendiri (interested transaction). Tindakan ini tidak dapat dibenarkan baik secara langsung maupun tidak langsung, karena tindakan ini pada dasarnya bertentangan dengan Fiduciary Duty dari seorang direksi itu sendiri. Secara normative tidak ada pengaturan mengenai self dealing dalam peraturan perundang-undangan. Tetapi karena prinsip ini bertentangan dengan prinsip fiduciary duty sendiri maka hal ini dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 97 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

  1. Fiduciary duty

Prinsip ini mengajarkan bahwa antara direksi dengan perseroan terdapat hubungan kepercayaan (fiduciary), sehingga pada dasarnya seorang direksi bertindak sama seperti seorang agen (trustee) dimana seorang direksi berkewajiban menjalankan kepercayaan yang diberikan kepadanya untuk sebuah perseroan. Dalam pelaksanaan prinsip ini, maka seorang direksi dalam mengemban amanah tersebut memegang dua tugas sekaligus yaitu manajemen dan perwakilan dalam menjalankan sebuah perseroan. Adapun yang harus dilaksanakan oleh seorang direksi:[6]

  • Bertindak dengan iktikad baik.
  • Mementingkan kepentingan perseroan diatas kepentingan pribadi.
  • Melakukan kepengurusan perseroan dengan baik sesuai dengan tugas dan kewenangan yang diberikan kepadanya, dengan ketentuan bahwa seorang direksi tidak diperkenankan untuk memperluas maupun mempersempit ruang lingkup geraknya sendiri.
  • Tidak melakukan tindakan yang dapat menyebabkan benturan kepentingan antara kepentingan perseroan dengan kepentingan direksi.

Prinsip ini juga mendaptkan legitimasi dalam peraturan perundang-undangan yang bisa ditemukan dalam Pasal 92 jo Pasal 97 yang pada intinya menentukan bahwa direksi menjalankan pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan serta sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan juga dengan iktikad baik dan tanggung jawab.

Disisi lain apabila direksi bersalah dalam menjalankan fiduciary duty ini maka direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian perseroan. Jika direksi terdiri dari dua anggota direksi atau lebih maka tanggung jawab berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota direksi.[7]

  1. Piercing the corporate veil

Kata “Piercing” berarti menembus, sedangkan “Veil” berarti kerudung atau cadar, sehingga secara istilah hal ini berarti cadar badan hukum di tembus. Doktrin ini mengajarkan bahwa ada kemungkinan membebankan tanggungjawab atas pihak lain yang bukan perusahaan itu sendiri, meskipun perbuatan tersebut dilakukan secara sah oleh dan atas nama perusahaan sebagai badan hukum, jadi dalam hal ini dapat di tebus/direobek (fiercing). Doktrin ini diterapkan jika terdapat perbuatan transfer piercing yang menyebabkan perusahaan tidak ada asetnya ataupun perusahaan melakukan transaksi besar sementara modalnya sangat kecil. Keadaan ini sangat tidak adil jika dalam hal demikian, tanggung jawab hanya dimintakan pada perusahaan sebagai badan hukum semata-mata.[8]

Tujuan dari doktrin ini adalah untuk menghindari hal-hal yang tidak adil terutama bagi pihak luar perseroandari tindakan kesewenang-wenang atau tidak layak yang dilakukan atas nama perseroan, baik yang terbit dari transaksi dari pihak ketiga ataupun yang timbul dari perbuatan melawan hukum.

Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mengatur tentang tanggungjawab terbatas pemegang saham. Kemudain Pasal 3 ayat (2) menegaskan ruang lingkup doktrin piercing the corporate veil disertai dengan pembatasan-pembatasan pemberlakuannya yaitu ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku apabila:

  1. Persyaratan perseroan sebagai badan hukum belum atau tidak terpenuhi
  2. Pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung dengan iktikad buruk memanfaatkan perseroan semata-mata untuk kepentingan pribadi
  3. Pemegang saham yang bersangkutan terlibat dalam perrbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh perseroan
  4. Pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum meggunakan kekayaan perseroan, yang mengakibatkan kekayaan menjadi tidak cukup untuk melunasi utang perseroan.

 

  1. Ultra vires

Istilah ini merupakan istilah latin yang memiliki arti melebihi kekuasaan atau kewenangan yang dimilikinya. Sebuah otoritas publik atau privat ketika megeluarkan putusan yang melebihi kekuasaan ataupun kewenangan yang dimilikinya makan menurut perundang-undangan kebijakan yang dikeluarkan menjadi tidak sah.

Menurut Fred B.G. Tumbuan,[9] suatu perbuatan hukum berada diluar maksud dan tujuan perseroan terbatas apabila terpenuhi salah satu atau lebih kriteria sebagai berikut:

  1. Perbuatan tersebut secara tegas dilarang secara tegas dalam anggaran dasar
  2. Dengan memperhatikan keadaan-keadaan khusus, perbuatan hukum yang bersangkutan tidak dapat dikatakan akan menunjang kegiatan-kegiatanyang disebut dalam anggaran dasar
  3. Dengan mempertimbangkan keadaan-keadaan khusus, perbuatan hukum yang bersangkutan tidak dapat diartikan sebagai tertuju kepada kepentingan perseroan terbatas.

Didalam hukum perusahaan, doktrin ini pada prinsipnya merupakan tindakan dari pemegang saham atau organ perusahaan yaitu RUPS, direksi, maupun komisaris yang dilakukan tidak sesuai dengan maksud dan tujuan dari perseroan dan dilakukan melebihi kewenangan yang dimilikinya. Bahkan penerapan ultra vires ini tidak hanya melakukan tindakan yang dilarang dalam anggaran dasar, tetapi termasuk juga tindakan yang tidak dilarang melampaui yang diberikan kepadanya.[10] Lebih jauh lagi dapat dikatakan tindakan ultra vires tidak hanya melampaui kewenangan baik yang tersirat maupun tersurat, tetapi juga jika tindakan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan ketertiban umum.[11] Sehingga kebijakan yang diambil pada prinsipnya tidak mengikat sebuah perseroan apabila kebijakan tersebut melebihi kekuasaan yang dimilikinya yang berakibat menjadi tanggungjawab secara pribadi atas kerugian yang diderita oleh perseroan.

Ketentuan ini juga mendapatkan legitimasi dari peraturan perundang-undangan yang mengatur bahwa semua tindakan pemegang saham atau organ perseroan harus sesuai dengan kepentingan perseroan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undagan dan anggaran dasar perseroan.[12]

 

  1. Intra vires

Istilah ini merupakan istilah latin juga yang memiliki arti perbuatan yang secara eksplisit atau implisit tercakup dalam kecakapan bertindak perseroan terbatas.[13] Secara luas seorang direksi dalam melakukan pengurusan perseroan tidak hanya terikat apa yang secara tegas dicantumkan dalam maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan melainkan juga dapat menunjang atau memperlancar tugas-tugasnya (sekunder), tetapi masih dalam batas yang dapat diperkenankan atau masih dalam ruang lingkup tugas dan kewajibannya. Tindakan tersebut dapat dibenarkan apabila sesuai dengan kebiasaan, kewajaran, dan kepatutan (tidak ada Ultra Vires).[14]

 

[1] Zaeni Asyhadie dan Budi Sutrisno, Hukum Perusahaan dan Kepailitan, Penerbit Erlangga, Jakarta, 2012, hlm. 115

[2] Munir Fuady, Hukum Bisnis dalam Teori dan Praktik…Sebagaimana dikutip kembali oleh Zaeni Asyhadie dan Budi Sutrisno, Hukum Bisnis…Ibid, hlm 122.

[3] Pasal 97 ayat (5) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

[4] Zaeni Asyhadie dan Budi Sutrisno, Hukum Perusahaan dan Kepailitan, Op…Cit, hlm. 120

[5] Pasal 97 ayat (6) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

[6] Gunawan Wijaya, Tanggung Jawab Direksi atas Kepailitan Perseroan, Sebagaimana dikutip kembali oleh Zaeni Asyhadie dan Budi Sutrisno, Hukum Perusahaan dan Kepailitan, Op…Cit, hlm. 118

[7] Pasal 97 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

[8] Kurniawan, Hukum Perusahaan, Genta Publishing, Yogyakarta, 2014, hlm. 81

[9] Fred B.G. Tumbuan, Perseroan Terbatas dan Organ-Organnya…Sebagaimana dikutip kembali Ridwan Khaerandy, Hukum Perseroan Terbatas, FH UII PRESS, Yogyakarta, 2014, hlm. 294

[10] Ridwan Khaerandy, Hukum Perseroan Terbatas, FH UII PRESS, Yogyakarta, 2014, hlm. 293

[11] Munir Fuady, Doktrin-Doktrin Modern dalam Corporate Law Eksistensinya dalam Hukum Indonesia…Sebagaimana dikutip kembali Ridwan Khaerandy…Ibid.

[12] Pasa 1 angka 4,5,6, Pasal 92 ayat (1), Pasal 108 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

[13] Ridwan Khaerandy, Hukum Perseroan Terbatas…Op…Cit. hlm. 296

[14] I.G. Ray Wijaya, Hukum Perusahaan…Sebagaimana dikutip kembali Ridwan Khaerandy, Hukum Perseroan TerbatasOp..Cit. hlm. 295

Pluralisme UUD 1945

Dalam kacamata sejarah Indonesia, pluralisme merupakan titik pijak utama pendirian Negara indonesia. Kemudian, secara tegas pluralisme itu dijadikan oleh para penyusun UUD pada saat merumuskan UUD 1945. Atas dasar itu, UUD 1945 dapat dikatakan sebagai titik pertemuan / konvergensi atas perbedaan-perbedaan yang ada. Dari hasil pencarian berbagai pustaka bahwa para pendiri Negara Indonesia mulanya memiliki gagasan beragam tentang corak kebangsaan yang hendak diwujudkan, sesuai dengan latar belakang yang hendak dimiliki. Namun, dari berbagai gagasan tersebut akhirnya mencapai titik temu untuk saling menghormati dan menghargai kelompok satu sama lain.

Dipanitia sembilan BPUPKI, yang bertugas merancang pembukaan UUD 1945, perbedaan akhirnya sampai juga pada kebulatan suara (konsensus) yang memenangkan semua pihak. Hal itulah yang dituangkan pada alinea III pembukaan UUD 1945 yang menyatakan Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya“. Pokok pikiran dalam alinea tersebut mencerminkan berpadunya pandangan dua arus politik indonesia pada saat itu yakni nasionalis sekuler dan nasionalis islam. nasioanlis sekuler berkeinginan mendasarkan kehidupan kebangsaan yang lebih bebas, memisahkan antara negara dan agama, sementara nasioanalis islam ingin melandaskan perjuangannya atas dasar agama Islam.

Titik temu itu menghasilkan kesepakan bahwa Indonesia bukanlah negara sekuler dan juga bukan negara agama. Atau, dalam khasanah ilmu, indonesia disebut sebagai religious-nation state. Itu jalan tengah terbaik sehingga UUD 1945 tak menghendaki negara agama yang dijalankan oleh satu agama tetapi negara ber-agama yang dijalankan oleh berbagai agama.

Dalam dasar negara pancasila yang tertuang dalam pembukaan UUD 1945, pluralisme merupakan salah satu landasan utamanya. Sila pertama, Ketuhanan yang maha esaHal ini menegaskan bahwa karakter indonesia sebagai religious-nation state. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Hal ini dapat diartikan bahwa setiap warga negara indonesia memperoleh perlakuan yang adil dan beradab. Sementara dalam makna luas, bangsa ini menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan sehingga setiap orang memiliki hak dan kewajiban yang sama tanpa diskriminasi. Sila ketiga, Persatuan indonesiaHal ini menggambarkan bahwa bangsa ini merupakan satu ke-satuan yang dilandasi dengan adanya kesadaran serta penghormatan atas perbedaan dan keragaman latar belakang. Sebab dari awal sudah dipahami bahwa keberagaman itulah yang menyokong penuh berdirinya negara ini. Sila keempat, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilanHal ini menjelaskan karakter dan nilai khas bangsa ini yakni kebersamaan dan mengedepankan musyawarah dalam menentukan sesuatu demi kepentingan bersama. Sila kelima, Keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesiaHal ini mencakup tiga bentuk keadilan, baik keadilan distributif, legal maupun komutatif. Pertama, keadilan distributif menyangkut hubungan negara terhadap warga negara, artinya negaralah yang wajib memenuhi keadilan dalam membagi kemakmuran, kesejahteraan, subsidi, dan kesempatan untuk hidup bersama yang didasarkan atas hak dan kewajiban yang setara dan seimbang. Kedua, keadilan legal yaitu keadilan dalam kaitannya dengan hak dan kewajiban warga negara terhadap negara dengan dircerminkannya dalam bentuk ketaatan terhadap peraturan perudang-undangan yang berlaku dalam negara. Ketiga, keadilan komutatif yaitu keadilan antara warga dengan warga lainnya secara timbal bailk.

Dalam UUD 1945, anutan pluralisme itu mendapat tempat istimewa dan ditegaskan spesifik melalui frasa-frasa dalam ketentuan UUD 1945 seperti frasa Negaramengakui“, “memelihara“, “menghormati“, “menjamin“, dan memberikan perlindungan“, terhadap keberagaman bangsa indonesia. Hal ini dapat ditemukan pada pasal 18, pasal 28, dan pasal 29 UUD 1945. Dalam pasal 18 terdapat pengakuan, penghormatan sekaligus perhatian mengenai adanya kekhususan dan keberagaman daerah di indonesia.

Jaminan pengaturan yang adil atas hubungan keuangan, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah terdapat pada pasal 18A Ayat (2). Kemudia pengakuan atas satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat istimewa termuat pada pasal 18B Ayat (1). Selain itu pengakuan terhadap masyarakat hukum adat beserta hak-hak adatnya yang masih hidup dicantumkan dengan jelas pada pasal 18B Ayat (2) termasuk juga pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah.

Frasa “setiap orang” sebagaimana terdapat pada pasal-pasal mengenai Hak Asasi Manusia dalam UUD 1945 menunjukan bahwa UUD 1945 memberikan jaminan dan perlindungan kepada setiap warga negara tanpa perlu mempertimbangkan apa dan darimana latar belakangnya. Pasal 28E Ayat (1) misalnya menyebutkan bahwa “setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya..” ketentuan ini menunjukan bahwa negara memberikan kebebasan tersebut kepada setiap orang tanpa terkecuali. Begitu juga, di pasal 29 Ayat (2) UUD 1945 disebutkan bahwa , “negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu”. Dari sudut ini, kebebasan beragama sudah jelas dan terang benderang. Jaminan negara terhadap kemerdekaan memeluk agama dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya merupana bukti bahwa UUD 1945 menerima, mengakui, sekaligus menganut pluralisme. berdasarkan ketentuan-ketentuan UUD 1945 tersebut, semua warga negara indonesia dengan segala identitas, kultural, suku, agama, wajib dijamin dan dilindungi oleh negara. ini juga berarti bahwa negara tidak boleh melakukan diskriminasi terhadap warganya dengan dalih dan alasan apapun.

 

Bermuhasabah di akhir tahun

Oleh: Rayibim Maulana

Malam adalah waktu yang panjang untuk kamu yang mencari rahasia-rahasia ilahi memohon hajat tanpa ada gangguan “musuh”. Begitu damai dan dekatnya Allah karena dia telah menutup mata manusia lain hingga perbuatanmu terjaga dan terpelihara dari riya’ dan murni karena Allah. Jika tidak maka akan terungkap semuanya, sebab dimalam hari semua tertutup oleh gelap, sementara siang hari semuanya terlihat. Dimalam itu kita dapat membedakan siapa yg beribadah karena riya dan karena ikhlas. “Karena tak ada seorangpun yang melihatku, untuk apa aku melakukan semua itu ? Ada satu yang melihatmu tetapi kamu bukan orang yang bisa melihatnya, yang bisa melihatnya hanyalah “mereka” yang berada dalam genggaman kekuasaannya.

Rasulullah Saw. Bersabda: Malam itu panjang, maka jangan kau pendekkan ia dengan tidurmu. Siang itu terang, maka jangan kau gelapkan ia dengan dosa-dosamu.

Ketika semua mengalami kesulitan banyak yang melisankan memanggil namanya, resah, takut, sakit, sedih, seketika itu juga semua memanggil namanya. Dalam kerahasiaan semua memanggil namanya disertai keyakinan bahwa ia akan mendengar keluh kesah dan mengabulkan permintaan mereka. Saat Allah mengembalikan kesehatan dan kedamaian hati mereka, mereka kembali kehilangan keyakinannya. Mengapa keikhlasan tidak bisa datang kepada kita tanpa adanya rasa sakit ? sungguhlah naif diri ini telah mendzolimu ya rabb. Ribuan kali tanpa rasa bosan dan lelah, “Katakanlah: Dialah Allah yang maha esa. lalu kau kabulkan permintaan kami. Astaghfirullah hal adzim.

“Dan adapun orang-orang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, maka sesungguhnya surgalah tempat tinggalnya (QS. Al- Naziat: 40-41)

31 Desember 2017 Pukul 23.40 WIB, Jalan Parangtritis Bantul, DIY